Program Studi Ilmu Administrasi Negara merupakan salah satu program studi yang dikelola oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Lampung. Program studi ini berada di bawah naungan Universitas Lampung, yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Pendirian Perguruan Tinggi No. 717/DIKTI/Kep/1998, yang diterbitkan pada 1 Juli 1998 dan ditandatangani oleh Bambang Soehendro, selaku Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Adapun pembukaan Program Studi Ilmu Administrasi Negara secara resmi dimulai pada 1 Juli 1999, setelah memperoleh izin melalui SK Pembukaan Program Studi yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, dengan penerimaan mahasiswa angkatan pertama pada
tahun yang sama.
Sejak didirikan, Program Studi Ilmu Administrasi Negara telah secara konsisten menjalankan berbagai kegiatan akademik dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, program studi ini mendapat dukungan penuh dari manajemen jurusan, fakultas, dan universitas, guna memastikan kualitas akademik dan relevansi pendidikan dengan perkembangan ilmu administrasi publik.
Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan mutu akademik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara telah mencatat berbagai capaian penting, salah satunya adalah perolehan akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) selama dua periode berturut-turut, yaitu pada 2011–2015 dan 2016–2021, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan BAN-PT Nomor 0804/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016. Selanjutnya, program studi ini kembali memperoleh peringkat akreditasi A berdasarkan keputusan BAN-PT dengan SK Nomor 8675/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung diakui sebagai institusi pendidikan yang kredibel, berkualitas, dan memiliki kompetensi akademik unggul dalam bidang administrasi publik. Status akreditasi ini juga mencerminkan komitmen program studi dalam meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta dalam menjawab tantangan administrasi publik yang semakin kompleks. Pada tahun 2023 Program Studi Ilmu Administrasi Negara mendapatkan akreditasi internasional dari FIBAA stands for the Foundation for International Business Administration Accreditation. Pada Mei 2025 Instrumen Supplement Konferensi (ISK) yang diajukan telah mendapat peringkat Akreditasi Unggul dari BAN-PT.
Secara akademik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara berada dalam rumpun ilmu sosial, khususnya dalam lingkungan ilmu sosial dan politik. Program studi ini mengembangkan kajian yang bersifat teoritis dan terapan, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip organisasi dan manajemen dalam rangka pengelolaan sumber daya publik (public resources), penyelesaian berbagai persoalan publik (public affairs), serta pemenuhan kepentingan publik (public interest). Dengan pendekatan ini, program studi berupaya membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis dalam bidang administrasi publik, sehingga mereka dapat berperan secara aktif dalam sektor pemerintahan, organisasi non-pemerintah, serta sektor swasta yang terkait dengan kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan.
Sebagai program studi pada jenjang Sarjana (S1), Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung memiliki visi untuk “Menjadi Program Studi yang Berkelas Dunia, Unggul, dan Berkelanjutan pada Tahun 2035”. Dalam rangka mendukung pencapaian visi tersebut, program studi ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas akademik yang menunjang proses pembelajaran, termasuk laboratorium administrasi dan kebijakan publik, ruang baca program studi, serta akses ke berbagai jurnal dan publikasi ilmiah. Program studi ini berlokasi di Jl. Sumantri Brojonegoro Nomor 1, Bandar Lampung, dan informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui melalui website resmi https://admnegara.fisip.unila.ac.id/ dan https://fisip.unila.ac.id/.
- Pelaksana Kegiatan
Lulusan dengan profil Pelaksana Kegiatan diharapkan mampu menjalankan fungsi administratif dan operasional dalam pelayanan publik dan pembangunan, baik di organisasi pemerintah, sektor swasta, lembaga nirlaba, badan usaha milik negara/daerah maupun organisasi lainnya yang berorientasi pada kepentingan publik. Dalam konteks governance, pelaksana kegiatan juga harus memiliki pemahaman tentang sistem digital dalam pelayanan publik, termasuk e-government, big data dalam kebijakan publik, serta platform digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi birokrasi. Oleh karena itu, lulusan dengan profil ini dibekali dengan keterampilan dalam pengelolaan administrasi, analisis data, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung tata kelola organisasi yang lebih efisien.
2. Manajer Sektor Publik
Sebagai manajer sektor publik, lulusan memiliki kapasitas untuk memimpin dan mengelola organisasi yang menjalankan nilai-nilai publik, baik dalam sektor pemerintahan, swasta, lembaga nirlaba, maupun badan usaha milik pemerintah. Dalam lingkungan administrasi publik yang semakin kompleks, peran manajer tidak hanya terbatas pada aspek manajerial internal organisasi, tetapi juga mencakup kemampuan dalam membangun jejaring dan kolaborasi lintas sektor. Oleh karena itu, lulusan dengan profil ini dibekali dengan kompetensi dalam manajemen strategis sektor publik, kepemimpinan, tata kelola kelembagaan, serta pengambilan keputusan berbasis data dan kebijakan
3. Analis Kebijakan
Dalam proses pengambilan keputusan publik, peran Analis Kebijakan menjadi sangat krusial. Lulusan dengan profil ini memiliki kemampuan untuk mengolah informasi, melakukan analisis kebijakan, serta memberikan rekomendasi berbasis bukti guna menyelesaikan berbagai permasalahan kebijakan yang kompleks. Dengan pendekatan berbasis metode ilmiah dan data-driven policy, analis kebijakan harus mampu mengidentifikasi permasalahan, merancang alternatif kebijakan, serta mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan publik. Untuk mendukung kompetensi ini, lulusan diberikan pemahaman mendalam mengenai metodologi penelitian kebijakan, teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif, serta strategi komunikasi kebijakan agar rekomendasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif di lingkungan pemerintah maupun non-pemerintah.
4. Penggerak Masyarakat
Profil lulusan sebagai Penggerak Masyarakat mencerminkan peran strategis dalam pemberdayaan sosial dan pembangunan berbasis partisipasi. Seorang penggerak masyarakat harus memiliki kemampuan dasar dalam memetakan permasalahan sosial, mengorganisir sumber daya, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian masalah publik. Dalam konteks administrasi publik yang semakin inklusif, peran ini menjadi semakin penting dalam mengurangi kesenjangan sosial serta meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan yang berbasis pada kebutuhan lokal. Oleh karena itu, lulusan dibekali dengan keterampilan dalam advokasi kebijakan, mobilisasi sumber daya komunitas, serta fasilitasi program pemberdayaan berbasis partisipasi masyarakat.
5. Peneliti
Sebagai Peneliti, lulusan memiliki kompetensi dalam melakukan penelitian terkait administrasi publik, kebijakan publik, serta tata kelola pemerintahan dengan menggunakan metode dan kaidah ilmiah. Dengan perkembangan pesat dalam bidang evidence-based policy dan governance research, lulusan .dengan profil ini memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan perumusan kebijakan berbasis bukti. Untuk itu, lulusan dibekali dengan keterampilan dalam metodologi penelitian sosial, teknik pengumpulan dan analisis data, serta publikasi ilmiah guna mendukung perannya sebagai akademisi, peneliti independen di berbagai institusi penelitian dan lembaga pemikir (think tank).