Bandar Lampung – Di tengah semakin kompleksnya tantangan penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, hingga tuntutan pelayanan publik yang semakin adaptif, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Indonesian Association for Public Administration (IAPA) Lampung menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Senin (29/6/2026), di Hotel Fave, Bandar Lampung.
Rapat kerja tersebut menjadi momentum konsolidasi untuk merumuskan arah strategis DPD IAPA Lampung dalam memperkuat kontribusi keilmuan administrasi publik terhadap pembangunan daerah.
Sebagai informasi, Indonesian Association for Public Administration (IAPA) adalah asosiasi keilmuan dan profesi bidang administrasi publik.
forum diikuti oleh dewan pakar, jajaran pengurus dan anggota IAPA Lampung. Mereka terinci atas dosen Administrasi Negara/Administrasi Publik di: Universitas Lampung, Universitas Bandar Lampung, Universitas Saburai, Universitas Tulang Bawang, Universitas Darma Wacana, dan Universitas Indonesia Mandiri.
Forum rakerda berjalan semangat membangun organisasi yang lebih kolaboratif, produktif, dan berdampak.
Ketua DPD IAPA Lampung, Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa organisasi profesi tidak boleh berhenti menjadi ruang diskusi akademik semata. Menurutnya, IAPA harus mampu menjadi jembatan antara hasil riset perguruan tinggi dengan kebutuhan nyata pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik.
“IAPA memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan gagasan yang tidak hanya kuat secara akademik, tetapi juga aplikatif dalam menjawab persoalan tata kelola pemerintahan. Organisasi profesi harus menjadi bagian dari solusi atas berbagai tantangan administrasi publik,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, masing-masing bidang memaparkan capaian program yang telah dilaksanakan sekaligus menyusun agenda prioritas untuk satu periode ke depan agar organisasi mampu memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu administrasi publik, peningkatan kapasitas anggota, serta kontribusi terhadap pemerintah daerah.
Berbagai usulan strategis mengemuka dalam diskusi, mulai dari penguatan kolaborasi riset dengan perguruan tinggi dan pemerintah daerah, peningkatan publikasi ilmiah, pengembangan forum kajian kebijakan publik, hingga perluasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis keilmuan administrasi publik. Penguatan regenerasi organisasi dan peningkatan keterlibatan anggota muda juga menjadi perhatian dalam penyusunan program kerja.
